Pemkab Bandung Barat Resmi Terbitkan SK untuk 5.812 PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Profesionalisme Apara

Pemkab Bandung Barat Resmi Terbitkan SK untuk 5.812 PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Profesionalisme Apara

Bandung Barat, Kabbar.my.id — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 5.812 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Jumat (14/11/2025). Penyerahan SK tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kebutuhan tenaga profesional di bidang teknis, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.

Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, jumlah PPPK paruh waktu yang menerima SK meliputi 1.893 tenaga teknis OPD, 328 tenaga teknis kesehatan, 1.043 tenaga teknis sekolah, 505 tenaga kesehatan, dan 2.043 guru. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan etika profesi. Ia menekankan pentingnya disiplin dan dedikasi sebagai dasar pelaksanaan tugas. “Pengangkatan ini bukan hadiah, tetapi kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kerja nyata,” ujarnya.

Jeje juga menuturkan bahwa status PPPK paruh waktu memiliki masa kontrak tertentu dan proses perpanjangan akan disesuaikan dengan evaluasi kinerja, kompetensi, kedisiplinan, dan kebutuhan instansi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu menghentikan masa kerja jika ditemukan pelanggaran atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Menutup arahannya, Bupati mengharapkan seluruh PPPK paruh waktu dapat memberikan pelayanan publik yang responsif, ramah, dan berkualitas, serta terus meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintah yakin bahwa profesionalisme aparatur merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan mempercepat pembangunan di Bandung Barat. 

(Diskominfotik KBB)